Minggu, 10 Februari 2013

Outlineku

Karena banyak yang minta outlineku, so ak post ni sini aja ya, soalny charger laptop ilang, ni aja lagi pinjam charger orang.. huhuhuhu. Tapi ni outlineku yg blom d revisi ya, blom dapat revisi dari bapaknya.. huhuhuhuhu T.T
So, enjoy it :D


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG


RENCANA LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN




EVALUASI ATAS PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DI KPPN BEKASI PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2012



Diajukan oleh:
WINDA SRI WARNITA SIMANGUNSONG
NPM: 103010004088

Januari 2012
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
TANGERANG

TANDA PERSETUJUAN
RENCANA LAPORAN PKL


NAMA                                                      WINDA SRI WARNITA SIMANGUNSONG
NOMOR POKOK MAHASISWA         :  103010004088
DIPLOMA III KEUANGAN
SPESIALISASI                                       :  KEBENDAHARAAN NEGARA
BIDANG LAPORAN PKL                     :  PELAKSANAAN ANGGARAN
JUDUL LAPORAN PKL                        :  EVALUASI ATAS PELAKSANAAN
PENCAIRAN DANA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DI KPPN BEKASI PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2012
  

  Mengetahui                                                                           Menyetujui
     Kepala Bidang Akademis                                                       Dosen Pembimbing,
         Pendidikan Akuntan,


Akhmad Priharjanto, S.E., M.Si                                                    Pratin, S.E., M.M.
   NIP 197305281993021001                                                 NIP 197304051994031002


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………….        i
HALAMAN PERSETUJUAN RENCANA LAPORAN PKL …………………       ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………       iii
BAGIAN ISI                                                                                                                      
A. Pendekatan dan Tujuan Penulisan Laporan PKL ………………………     1
B.  Metode Penelitian ………………………………………………………….   2
C.  Rencana Daftar Isi …………………………………………………………  3
D.  Sinopsis ……………………………………………………………………   5
E.  Ringkasan Isi Tiap Bab …………………………………………………….  8
F.  Rencana Daftar Pustaka …………………………………………………… 9
BAGIAN PENUTUP                                                                                                       
A.  Jadwal Rencana Penyusunan Laporan ..…..……………………………….  11
B.  Rencana Kontinjensi ……………………………………………………….   11


BAGIAN ISI

A.    Pendekatan dan Tujuan Penulisan Laporan PKL

1.      Pendekatan Penyusunan
Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis akan menggunakan dua macam pendekatan, yaitu:
a.       Normatif
Adalah pendekatan dengan memberikan saran atas fakta dan praktik nyata yang diamati berdasarkan teori tertentu
b.      Positif
Adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta dan praktik nyata yang akan diamati di lapangan berdasarkan teori tertentu
2.      Tujuan Penyusunan Laporan
      Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun dengan tujuan untuk:
a.       Untuk memenuhi sebagian dari syarat untuk dapat dinyatakan lulus dari program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
b.      Untuk mengetahui perbedaan dan membandingkan antara teori dan peraturan-peraturan yang diperoleh dalam perkuliahan dengan fakta yang terjadi di lapangan;
c.       Untuk mengetahui aspek pelaksanaan anggaran, khususnya pelaksanaan pencairan dana pada akhir tahun anggaran.
d.      Untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis bagi penulis sebagai bekal  untuk  terjun langsung dalam praktik;
e.       Untuk menambah pengalaman, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan meningkatkan pola pikir yang kritis dan dinamis bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya;
f.       Mencoba memberikan masukan sesuai dengan kemampuan penulis yang mungkin berguna dan akan membantu dalam memecahkan masalah.

B.        Metode Penelitian

Dalam penyusunan Laporan PKL ini, penulis berencana menggunakan metode pengumpulan data  sebagai berikut:
1.   Studi Kepustakaan (Library Research)
     Yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari literatur-literatur berupa buku buku, peraturan perundang-undangan, surat keputusan, surat edaran, dan bahan-bahan lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di bahas khususnya berkaitan  dengan aspek pelaksanaan anggaran.
2 .  Studi Lapangan (Field Research)
a.    Metode Observasi
     Yaitu metode pengumpulan data dan fakta di lapangan, dengan melihat atau mengamati secara langsung peristiwa, keadaan, serta proses yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, kemudian dijadikan data yang digunakan sebagai acuan dalam pembahasan permasalahan.

b.   Metode Wawancara
     Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dan dialog-dialog secara langsung dengan pejabat atau petugas yang  berwenang serta berkaitan dengan obyek penelitian untuk memperoleh data yang akan digunakan sebagai bahan penulisan laporan PKL.
c.    Metode Statistik
     Yaitu metode pengumpulan data dengan mencari dan mengolah angka-angka yang berhubungan dengan pokok bahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

B.     Rencana Daftar Isi
Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis merencanakan daftar isi sebagai berikut
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL
PERNYATAAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR  TABEL
BAB I       PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
B.     Tujuan Penyusunan Laporan
C.     Ruang Lingkup
D.    Metode Pengumpulan Data
E.     Sistematika Penulisan
BAB II      LANDASAN TEORI, DATA DAN FAKTA
A.  Landasan Teori
1.      Pengertian belanja
2.      Pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
3.      Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggran pendapatan dan belanja negara
4.      Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran
B.  Data dan Fakta
1.      Gambaran Umum KPPN Bekasi
a.        Sejarah singkat KPPN Bekasi
b.       Visi dan misi, Motto KPPN Bekasi
c.        Organisasi dan wilayah kerja KPPN Bekasi
d.       Sumber daya manusia.
e.        Struktur organisasi KPPN Bekasi
2.      Pelaksanaan pencairan dana pada akhir tahun di KPPN Bekasi
BAB III    ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A.    Indikator dan Penyebab Masalah
B.     Analisis Data dan Fakta
C.     Alternatif Pemecahan Masalah
BAB IV    PENUTUP
A.    Simpulan
B.     Saran
LAMPIRAN
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

D.  Sinopsis

Di dalam perekonomian suatu negara terdapat empat pelaku besar, yaitu pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pelaku usaha luar negeri dan rumah tangga. Setiap pelaku memiliki fungsinya masing-masing yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Peran pemerintah  sangat  diperlukan  dalam  perekonomian  suatu  negara, terutama untuk  melaksanakan  fungsinya  dalam  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi, sehingga  dapat  meningkatkan  standar  kehidupan  penduduk  pada  tingkat  yang layak. Fungsi   pemerintah dapat  dikelompokkan  menjadi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam melaksanakan fungsi  stabilisasi pemerintah membuat kebijakan  anggaran  sebagai  alat  untuk  mempertahankan  tingkat kesempatan  kerja,  stabilitas  ekonomi  dan  laju  pertumbuhan ekonomi,  dengan  memperhitungkan  akibat kebijakan  pada perdagangan dan  neraca pembayaran. Tanpa  adanya  kebijakan  tersebut,  perekonomian cenderung  akan  mengalami  fluktuasi , peningkatan  jumlah  pengangguran  dan juga  terjadi   inflasi yang akan mengganggu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam  fungsinya menjalankan  stabilisasi  ini,  pemerintah  mempunyai  dua instrumen  penting yakni  instrumen moneter dan  instrumen  fiskal. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu instrumen fiskal yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Belanja terdiri atas dua jenis, yakni belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan)
Penyerapan belanja merupakan salah satu indikator baik tidaknya kinerja pemerintah oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan penyerapan belanja setiap tahunnya, tetapi penyerapan belanja ternyata memiliki trend yang tidak merata sepanjang tahun. Tiga bulan terakhir setiap tahunnya penyerapan anggaran memiliki intensitas yang lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Sebagai contoh pada akhir tahun 2011 belanja pemerintah melambung tinggi. Bahkan salah satu efeknya, pada bulan Desember angka inflasi naik. Meski demikian, penyerapan APBN 2011 diakui langsung oleh Menteri Keuangan rendah (under spending); Per 27 Desember 2011 APBN hanya terserap 88,2%.  Over spending di akhir tahun  memperlihatkan penyerapan APBN tidak didasari prinsip efektivitas dan efisiensi. Di sisi lain, under spending memperlihatkan bahwa pemerintah masih menggunakan indikator penganggaran tradisional yang  lebih memperhatikan penyerapan  anggaran daripada capaian kinerja. Padahal, per tahun 2005 pemerintah sudah berkomitmen untuk menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja  (performance budgeting)  pada Kementerian Negara/ Lembaga. 
Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN. Jadi untuk mengukur penyerapan belanja, dapat dilihat dari jumlah dan nominal SPM yang masuk ke KPPN. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir senantiasa menunjukkan  peningkatan volume penyampaian SPM ke KPPN selama periode 3 (tiga) bulan pada akhir tahun  anggaran.  Rata-rata peningkatan volume penyampaian SPM berdasarkan data total KPPN seluruh Indonesia sebagai berikut:
Tahun
Jumlah rata-rata
SPM per bulan
(Januari-September)
(% ) Kenaikan SPM per bulan dibanding rata-rata bulan Januari sampai dengan September
Oktober
November
Desember
2009
205.986
134%
160%
310%
2010
231 .651
134%
157%
299%
2011
267.454
130%
148%
299%
Berdasarkan data tersebut, terlihat kecenderungan satuan kerja menumpuk penyampaian SPM ke KPPN pada akhir tahun anggaran khususnya pada bulan Desember. Dalam pengelolaan keuangan negara, hal tersebut mengindikasikan pola penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran yang sangat tidak sehat dan berpotensi menimbulkan  kesalahan baik pada satuan kerja maupun KPPN.
Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemampuan KPPN dalam melayani proses penyelesaian  SPM sampai dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) memiliki keterbatasan, baik dari sisi waktu layanan maupun jumlah petugas yang dapat dikerahkan. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
1.      KPPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta maksimum dapat melayani  sebanyak 1.000 (seribu) SPM per hart. Dengan kemampuan tersebut, setiap satuan kerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat menyampaikan SPM maksimum sebanyak 72 (tujuh puluh dual SPM per hari);
2.      KPPN tipe A1 di ibukota Provinsi maksimum dapat melayani sebanyak 640 (enam ratus empat puluh) SPM per hari;
3.      KPPN tipe A1 di luar ibukota Provinsi maksimum dapat melayani sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) SPM per hari;
4.      KPPN tipe A2 maksimum dapat melayani sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) SPM per hari.
Untuk tahun 2012 sendiri, berdasarkan laporan TEPPA (Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran), serapan khusus belanja modal 43 kementerian dan lembaga pada semester I 2012 masih rendah. Hingga saat ini baru 25 institusi yang kemampuan identifikasi paket pengadaannya di atas 60%. Sebanyak 37 institusi berkemampuan di bawah 60% dan 25 institusi tidak memiliki kejelasan pelaksanaan penyerapan. Amat mungkin mereka akan menumpuk penyerapan anggaran di akhir tahun. Masih banyak institusi yang belum memulai proses pengadaan lelang pada medio tahun ini. Padahal, hal itu menjadi indikator bagi tren realisasi penyerapan anggaran. 
Lebih parah lagi, TEPPA mencatat penyerapan anggaran belanja empat institusi hingga triwulan II 2012 masih 0%. Keempatnya ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Dewan Kehutanan Nasional.  Hingga 3 September 2012, baru lima institusi yang mampu melelang paket kegiatan secara signifikan. Kelimanya ialah Badan Kepegawaian Negara dengan capaian lelang 100%, BP Batam 94%, BPKP 81,5%, Kementerian Pekerjaan Umum 79,6%, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 67,3%. Dapat kita bayangkan, belanja dibulan September hingga Desember pasti akan sangat meningkat untuk mencapai target penyerapan anggaran. KPPN di tiap daerah pasti akan sangat disibukkan dengan hal ini.
Berdasarkan hal tersebut, untuk melaksanakan APBN yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN, terutama pada akhir tahun anggaran. Kementerian keuangan telah mengeluarkan beberapa peraturan khusus terkait pelaksanaan anggaran di akhir tahun 2012, diantaranya PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2012; PER-46/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Negara atas Beban Bagian Umum Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun 2012; SE-39/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2012; dan masih banyak peraturan terkait lainnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian serta evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan anggaran di akhir tahun anggaran. Penulis menetapkan judul Laporan PKL ini adalahEVALUASI ATAS PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN DI KPPN BEKASI PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2012”.

E. Ringkasan Isi Tiap Bab
BAB I    PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum tentang penulisan  Laporan Praktik Kerja Lapangan, yang meliputi latar belakang penulisan, tujuan penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II   LANDASAN TEORI, DATA DAN FAKTA
Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai kerangka teori yang terdiri dari uraian definisi belanja, pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran. Selain itu penulis juga akan memaparkan gambaran umum KPPN Bekasi serta pelaksanaan pencairan dana pada akhir tahun di KPPN tersebut.
BAB III ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH
Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil yang diperoleh dari analisis terhadap permasalahan yang terdapat di KPPN Bekasi, antara lain indikator dan sebab-sebab timbulnya masalah sehubungan dengan pelaksanaan pencairan dana pada akhir tahun di KPPN tersebut. Kemudian penulis akan memberikan alternatif-alternatif pemecahan dari permasalahan yang timbul.
BAB IV PENUTUP
Bab ini merupakan rangkaian akhir dari bab-bab sebelumnya. Penulis akan menarik simpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya. Kemudian penulis akan memberikan saran berkenaan dengan simpulan yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

E.  Rencana Daftar Pustaka

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan         Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.05/2012 tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Daftar Isisan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya. ?? Perlu ga ya Pak??
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun 2012
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Negara atas Beban Bagian Umum Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun 2012
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-87/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Negara atas Beban Bagian Umum Bendahara Umum Negara Pada Akhir Tahun 2011. Buat perbandingan gitu pak.. Bisa?
Surat Edaran Nomor SE-39/PB/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2012.

Surat Edaran Nomor  S569/MK.05/2012 tentang Langkah-Langkah Mengatasi Penumpukan Penyampaian Surat Perintah Membayar ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Menjelang Akhir Tahun 2012.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2006. Keuangan Publik, Teori dan Aplikasi. Jakarta : BPPK



BAGIAN PENUTUP


A.  Jadwal Rencana Penyusunan Laporan
NO
URAIAN KEGIATAN
TANGGAL
1.
2.
3.
4.
5
6.

7.
8.
9.
10.
11.
Pengarahan Penyusunan Outline
Penyusunan dan Penyerahan Outline
Pengarahan PKL
Pelaksanaan PKL
Penulisan Laporan PKL Tahap I
Pengarahan Teknis Penyusunan Laporan PKL
Penulisan Laporan PKL Tahap II
Penyerahan Laporan PKL
Penilaian Laporan PKL
Perbaikan Laporan PKL
Batas Akhir Penyerahan Laporan PKL (Hardcover)
25 Januari 2013 – 28 Februari 2013
25 Januari 2013 – 28 Februari 2013
21 Juni 2013
24 Juni 201319 Juli 2013
22 Juli 2013 – 3 Agustus 2013
19 Agustus 2013 – 23 Agustus 2013
19 Agustus – 30 Agustus 2013
2 September – 6 September 2013
9 September – 20 September 2013
23 September – 27 September 2013
30 September – 4 Oktober 2013


B.  Rencana Kontijensi
            Demikianlah gambaran rencana Laporan PKL yang akan disusun. Karena outline ini bersifat rencana, maka tidak menutup kemungkinan terdapatnya perubahan. Penulis mempunyai harapan agar di dalam proses penyusunan laporan PKL ini dapat berjalan sesuai jadwal dan rencana yang telah dikonsep pada awal persiapan. Akan tetapi, dalam proses tersebut dimungkinkan terdapat hambatan dan kendala yang dapat menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam laporan PKL ini. Adapun perubahan-perubahan yang dimaksudkan oleh penulis adalah
1.      Perubahan metode penelitian.
2.      Perubahan bab dan sub-bab.
3.      Perubahan atau modifikasi judul, tanpa mengubah substansinya.
4.      Penambahan atau pengurangan daftar pustaka/ referensi.
            Sesuai dengan ketentuan di dalam penyusunan laporan PKL ini, maka adanya perubahan-perubahan di atas penulis akan senantiasa mendiskusikannya dengan dosen pembimbing laporan PKL ini, dan apabila terjadi perubahan yang signifikan, maka penulis akan melaporkannya kepada lembaga (sekretariat) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya, penulis akan berusaha agar segala sesuatunya tidak menyimpang dari tujuan penyusunan laporan PKL seperti yang telah dijelaskan pada rencana laporan PKL ini di atas.
            Penulis menyadari bahwa dalam outline ini terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari dosen pembimbing.
            Akhirnya penulis berharap agar outline ini dapat memberikan manfaat sebagai instrumen penuntun dalam penyusunan Laporan PKL sehingga dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.




slide show

Loading...

wibiya widget